KODE ETIK PROFESI

Yo. Selamat datang kembali di blog saitomakoto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kode etik dari sebuah profesi.

Dalam profesionalisme sebuah profesi dibutuhkannya aturan-aturan untuk menjaga professional seseorang dalam suatu pekerjaannya. Supaya profesionalisme dapat tercapai dengan baik diperlukannya kode etik profesi dalam suatu pekerjaan. Definisi kode etik profesi itu sendiri adalah sikap seorang yang professional dalam suatu profesi dan sebagai bagian hidup dalam mengembang tugasnya dan dia juga menerapkan norma-norma etis umum pada profesinya. 

Kode etik sendiri memiliki sebuah fungsi diantara lain.

• Sebagai pedoman untuk semua anggota profesi dan mengajarkan prinsip-prinsip profesionalitas.

• Sebagai kontrol atau batasan bagi seseorang yang memiliki profesi yang bersangkutan.

• Mencegah campur tangan dari pihak luar dalam hubungan etika berprofesi.

Pasti ada tujuan dibuatnya kode etik profesi. Tujuan dari kode etik profesi adalah :

• Menjunjung tinggi martabat dari sebuah profesi

• Meningkatkan kualitas dari sebuah profesi

• Memiliki organisasi professional

• Meningkatkan loyalitas dari para anggota profesi

Tetapi kode etik profesi itu sendiri tidak memiliki sanksi yang tegas kepada anggota atau penggunanya. Dikarenakan kode etik profesi merupakan kesadaran dari si pemilik profesi tersebut.

Source : https://www.maxmanroe.com/vid/karir/etika-profesi.html

        https://www.kompasiana.com/salsa11718/5b32dbd1f133443a7916f772/kode-etik-profesi-dalam-profesionalisme-seseorang

              https://www.jatikom.com/2018/01/pengertian-kode-etik-profesipelanggaran.html

Pendaftaran Hak Merek

A.      Definisi Merek

Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan atau diperlihatkan yang berupa logo, gambar, nama, kata, huruf, angka, atau susunan warna untuk membedakan barang atau jasa yang di produksi oleh orang.

B.       Fungsi Pendaftaran Merek

·           Alat bukti kepemilikan suatu produk

·           Dasar penolakan untuk merek yang sama secara keseluruhan atau yang dimohonkan saat pendaftaran

·           Dasar untuk mencegah memakai merek yang sama

C.       Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan

·           Ada unsur yang dapat menyesatkan masyarakat

·           Ada keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas produk

·           Nama atau lambang milik umum

·           Hanya menyebut produk yang dimohonkan

D.      Prosedur Pendaftaran Merek

·           Mengajukan permohonan ke pihak yang terkait yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan melengkapi persyaratan yang ada

·           Kemudia Ditjen KI akan memeriksa kelengkapan persyaratan yang dimohonkan

·           Jangka waktu paling lama 30 hari setelah penerimaan surat pemberitahuan pemeriksaan

·           Apabila pemohon melakukan atau menyampaikan keberatan, permohonan akan diumumkan dalam berita resmi merek dalam jangka waktu paling lama 10 hari setelah permohonan disetujui

·           Ditjen KI akan menerbitkan sertifikat merek kepada pemohon, paling lama 30 hari setelah berakhirnya waktu pengumuman

·           Dapat mengajukan banding kepada komisi banding apabila permohonan pedaftaran merek ditolak

E.       Persyaratan Pendaftaran Merek

Permohonan pendaftaran merek menggunakan formulir. Formulir tersebut memuat:

·           Tanggal, bulan, dan tahun permohonan

·           Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon

·           Nama lengkap serta alamat kuasa, apabila pemohon mengajukan melalui kuasa

·           Warna, apabila pemohon pendaftarkan menggunakan unsur warna

·           Nama Negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek pertama kali

Surat permohonan dilampirkan dengan

·           Fotokopi KTP

·           Fotokopi akte pendirian badan hokum yang disahkan oleh notaris

·           Fotokopi peraturan kepemilikan bersama jika nama pemohon lebih dari satu orang

·           Surat kuasa apabila permohonan pendaftaran dikuasakan

·           Tanda pembayaran biaya permohonan

·           10 helai etiket merek (Ukuran maksimal 9x9 cm, dan minimal 2x2 cm)

·           Surat pernyataan jika merek yang didaftarkan adalah miliknya

F.    PNBP Merek Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2019

• Permohonan pendaftaran merek
• Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek
• Permohonan pendaftaran merek internasional sesuai protokol madrid
• Pengajuan keberatan atas permohonan merek
• Permohonan banding merek
• Biaya pencatatan daftar umum merek
• Biaya pencatatan daftar umum merek
• Permohonan petikan resmi pendaftaran merek
• Perubahan data permohonan pendaftaran merek
• Perubahan data permohonan pendaftaran merek pada sertifikat
• Permohonan bukti prioritas merek

Sumber : https://indonesia.go.id/layanan/kepabeanan/ekonomi/mengurus-hak-merek
               https://www.dgip.go.id/tarif-merek